PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR . TAHUN 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008

1 04 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR .
TAHUN 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANGALOKASI DANA
DESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang :
a. Dalam rangka meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.b. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hakdesa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh danberkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkankeanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi danpemberdayaan masyarakat.c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa yangakuntabel, transparan, partisipatif dan terpadu perlu dilakukanpenyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 73Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Bupati KutaiKartanegara.Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9, Sebagai Undang ± Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1820);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan restribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82);13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;14. Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (LembaranDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tahun 2007 Nomor 16);18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).
Memperhatikan
:
Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa.Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANGALOKASI DANA DESABAB IKETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalahSKPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamsistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak danberkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam halpemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikanoleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.9. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengankeputusan Bupati untuk melakukan fasilitasi ADD yang terdiri dari unsur pemerintahdan unsur-unsur lain terkait di tingkat Kabupaten
10. Tim Pendamping Kecamatan
adalah tim yang dibentuk untuk melakukanpendampingan ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkaitdi tingkat Kecamatan.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUANMaksudPasal 1
 Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai programPemerintahan Desa dalammelaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
TujuanPasal 2
Tujuan ADD adalah:a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa danpemberdayaan masyarakat;c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial;e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangankegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha MilikDesa (BUMDes).
BAB IIIPRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ADDPasal 3
(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripengelolaan keuangan desa.(2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dandievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknisdan hukum.(4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah danterkendali.
BAB IIIRUMUSAN ADDPasal 4
(1) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap desa.
 (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah:a. azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yangselanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);b. azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx)yang dihitung dengan rumus dan variabel independen, yang selanjutnyadisebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);c. Variabel independen antara lain : dari kemiskinan, penduduk, pendidikan,keterjangkauan, luas wilayah, jumlah komunitas, potensi desa;d. Rumus dan variabel independen sebagaimana dimaksud huruf b dan besaranangka bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud huruf cditetapkan dalam surat keputusan bupati;(4) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adilsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah besarnya ADDMadalah 60% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah40% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADD.(5) Perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten di bawah koordinasiBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM dan Pemdes)Kabupaten Kutai Kartanegara.(6) Rincian perhitungan ADD masing-masing desa ditetapkan dalam Surat KeputusanBupati.
BAB IVPENGANGGARAN, PENYALURAN,PENCAIRAN DAN PENARIKAN DANAPenganggaranPasal 5
(1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkanpada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten KutaiKartanegara.(2) Mekanisme penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum dalam lampiran Iperaturan bupati ini.
PenyaluranPasal 6
(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas Daerah langsungke bank rekening Kas Desa.(2) Bank rekening Kas Desa sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu:a. Bank Pemerintah yang terpercaya;b. Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa.(3) Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum dalamlampiran I peraturan bupati ini.
PencairanPasal 7
(1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap, yaitu tahap Isebesar 30%, tahap II sebesar 40% dan tahap III akhir sebesar 30%; yangpencairannya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yangdisyaratkan dan sesuai dengan jadwal ketersediaan anggaran kas kabupaten.(2) Ketentuan-ketentuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) per tahap adalah sebagai berikut:a. Pencairan tahap I (30%) pada triwulan pertama.1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa bagi Desa yang dalam masa jabatankepala desa belum pernah menyampaikan RPJMDesa atau desa yangmelakukan perubahan RPJMDesa;2) Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);3) Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;4) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa besertalampirannya;5) Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa tentang rancangan peraturan desa tentang APBDesa;6) Daftar Hadir pembahasan dan persetujuan bersama tentang APB Desa;7) Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD) tahun sebelumnya (termasuk laporan keuangan);8) Surat Keputusan Penunjukan Koordinator PTPK Desa, PTPK Desa, PPKDesa dan Bendahara Desa;9) Foto kopy rekening giro bank kas pemerintah desa;10) Berita acara evaluasi kelengkapan berkas dari Kecamatan.11) Surat pengatar dari Kepala Bapemas (ditujukan kepada bag. Keuanganuntuk pencairan)12) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap III tahun sebelumnya yang telahdiverifikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh Tim PendampingKecamatan. Verifikasi dilakukan dengan mengecek bukti-bukti transaksiyang sah dan valid. Verifikasi dilakukan di Kantor Desa;b. Pencairan tahap II (40%) pada triwulan kedua.1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap I yang telah diverifikasikebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Pendamping Kecamatan.Verifikasi dilakukan dengan mengecek bukti-bukti transaksi yang sah danvalid. Verifikasi dilakukan di Kantor Desa;2) Laporan ADD berkala;3) Berita acara verifikasi LPJ tahap I;4) Surat Pengantar dari Kepala Bapemas.c. Pencairan tahap III (30%) pada triwulan ketiga1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap II yang telah diverifikasikebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Pendamping Kecamatan.Verifikasi dilakukan dengan mengecek bukti-bukti transaksi yang sah danvalid. Verifikasi dilakukan di Kantor Desa;2) Laporan ADD berkala3) Berita acara verifikasi LPJ tahap II4) Surat Pengantar dari Kepala Bapemas.
(3) Pencairan tahap II atau tahap III dapat dilakukan jika ADD tahap I dan/atau tahapII telah direalisasikan minimal sebesar 75% dari anggaran yang telah dicairkan.
PenarikanPasal 8
(1) Penarikan dana ADD dari bank rekening kas pemerintah desa dilakukan olehbendahara desa dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;(2) Bendahara desa bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil;(3) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan AlokasiDana Desa (ADD);(4) Mekanisme penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekeningPemerintah Desa tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini.
BAB VPENGGUNAANPasal 9
(1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) untuk belanja tidak langsung dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus)untuk belanja langsung.
(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untukkegiatan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam program dan kegiatanPemerintah Desa.
(3) Rincian alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandalam surat keputusan bupati.(4) Penggunaan untuk belanja tidak langsung sebesar 30 % tiga puluh per seratus)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. belanja aparatur desa;b. belanja non aparatur desa;c. belanja bunga;d. belanja hibah;e. belanja bantuan sosial;f. belanja bantuan keuangan;g. belanja tak terduga.(5) Besaran penghasilan dan tunjangan Aparatur Desa didasarkan pada tipologi desa,tingkat pendidikan serta besaran Besar Dana yang dikelola, ditetapkan dalan Suratkeputusan Bupati.(6) Penggunaan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yangtertuang dalam program dan kegiatan didasarkan pada prioritas kebutuhanmasyarakat desa, kemampuan keuangan desa serta urusan pemerintah yangmenjadi kewenangan desa.
(7) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud padaayat (6) mempedomani Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentangpenyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.
BAB VIPELAKSANAAN KEGIATANPasal 10
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :a. menurunnya jumlah keluarga miskin;b. menurunnya jumlah anak putus sekolah;c. menurunnya jumlah balita gizi buruk;d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan;e. peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan;f. peningkatan pendapatan desa;g. peningkatan pendapatan masyarakat desa.h. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;i. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdesa dan pelaksanaan pembangunan desa; j. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat;k. peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan;l. peningkatan kualitas pelayanan kantor desa;m. peningkatan ketertiban masyarakat;
Pasal 11
Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD tidak bolehdipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan jalan utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatanutamanya di sekitar lokasi desa, misalnya: perusahaan tambang, perusahaanperkebunan sawit.
Pasal 12
(1) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan yang bersumber dari alokasi danadesa (ADD) sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjadikewenangan desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.(2) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.(4) Pelaksanaan/pengadaan barang/jasa/kegiatan secara swakelola sebagaimanadimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan cara :a. swakelola pemerintah desa; danb. swakelola padat karya.
Pasal 13
(1) Swakelola pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf aadalah kegiatan pengadaan barang, jasa dan kegiatan yang direncanakan,dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintahan desa bersama denganmasyarakat.(2) Kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintahandesa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, lembaga swadaya masyarakat(LSM), organisasi masyarakat setempat (OMS), kelompok masyarakat setempat(Pokmas) dan pihak ketiga lainnya.(3) Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:a. pelatihan dan bimtek;b. penyuluhan;c. kegiatan berbentuk lainnya yang dibutuhkan desa.(4) Pedoman swakelola pemerintah desa ditetapkan dalam surat keputusan bupati.
Pasal 14
(1) Swakelola padat karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf badalah suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerjadari desa setempat.(2) Pelaksanaan swakelola padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahapabila pekerjaan tersebut sejak perencanaan diusulkan oleh warga setempatuntuk dilaksanakan secara padat karya.(3) Kegiatan swakelola padat karya meliputi :a. pembangunan dan perbaikan gedung, jalan, jembatan;b. pembangunan dan perbaikan irigasi air, jaringan listrik;c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana publik lainnya yangdiperlukan desa.(4) Kegiatan swakelola padat karya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada aspekefisiensi, efektifitas dan kualitas.(5) Pedoman mengenai swakelola padat karya ditetapkan dalam surat keputusanbupati.
Pasal 15
(1) Sehubungan dengan pelaksanaan swakelola pemerintah desa dan swakelolapadat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dibentuk timpengadaan dan tim pengawas kegiatan pada pemerintahan desa untuk satu tahunanggaran.
(2) Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 7(tujuh) orang, terdiri dari:
- Kepala Desa sebagai pengarah
- Sekretaris Desa sebagai wakil pengarah
- Kepala Urusan (salah satu) sebagai koordinator
- Kepala Urusan dan perangkat desa lainnya sebagai anggota; maksimal 4(empat) orang.
(3) Tim Pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehBPD sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
(4) Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tunjangan timpengadaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan bupati.
(5) Tim Pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapattunjangan tim pemeriksa/pengawas kegiatan yang besarannya diatur dalam suratkeputusan bupati.
(6) Tunjangan tim pengadaan dan tunjangan tim pengawas kegiatan dianggarkandalam belanja langsung APB Desa tahun berkenaan.
 Pasal 16
(1) Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembagakemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuansebagai pelaksana kegiatan, yang mana hak dan kewajiban diatur dalam suratperjanjian kerja (SPK).(2) Pada tingkat lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yangmelaksanakan kegiatan swakelola padat karya dibentuk panitia pelaksanakegiatan.(3) Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) maksimal 4 % (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yangtertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengantanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlahkepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 (tiga) orang.(4) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkanklausal tentang pelibatan masyarakat desa setempat pada pelaksanaan kegiatan.
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABANPasal 17
(1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.(2) Khusus untuk kegiatan – kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD,beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pelaksanaan ADD adalahsebagai berikut:a) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahuiperkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.b) Jenis pelaporan meliputi :1). Laporan Berkala
Laporan berkala adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatanyang berasal dari penggunaan dana ADD sesuai dengan tahapan pencairan ADD (I, II, III). Adapun format laporan berkala sebagai berikut :a). Penerimaan ADD;b). Pengeluaran ADD berdasarkan jenis belanja terdiri dari ;- belanja tidak langsung yang dibiayai ADD- belanja langsung yang dibiayai ADD- pembiayaan yang dibiayai ADD, kecuali untuk pemberian pinjamanyang sifatnya bukan pemberdayaan masyarakat.c) Pengeluaran ADD berdasarkan penggunaanya dalam program dankegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan desa.2). Laporan Akhir/TahunanLaporan akhir ADD dibuat pada akhir tahun anggaran dari penggunaanalokasi dana desa, mencakup perkembangan pelaksanaan danpenyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaianhasil akhir penggunaan ADD, format laporan akhir adalah sebagai berikut :a) Pendahuluan.Memaparkan program kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahandesa dan pembangunan desa.b) Pelaksanaan penggunaan ADD berdasarkan jenis belanja terdiri dari :
y
belanja tidak langsung;
y
belanja langsung dan;
y
pembiayaan yang dibiayai ADD, kecuali untuk pemberian pinjamanyang sifatnya bukan pemberdayaan masyarakat.c) Pengeluaran ADD berdasarkan penggunaannya dalam program dankegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan desa.d). Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untukmengatasi permasalahan tersebut.;c. Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan ADDdisampaikan Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.Kemudian Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapandari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan melaporkan kepada BupatiKutai Kartanegara Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.d. Laporan Berkala ADD juga menjadi syarat dalam pencairan ADD tahap II dantahap III.(3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam lampiranIV peraturan bupati ini.
BAB VIIIINSTITUSI PENGELOLAAN ADDPasal 18
Institusi pengelolaan ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat kabupaten dan pendampingan di tingkat kecamatan.
Pasal 19
(1) Tim fasilitasi terdiri dari pemerintah kabupaten dan unsur-unsur terkait lainnyayang mempunyai tugas pokok, membina dan mengawasi, pengelolaan AlokasiDana Desa.(2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) meliputi:a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desayang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan danpertanggung-jawaban APBDesa;c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaanaset desa;d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangandesa
.
(3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan KeputusanBupati.(4) Tim fasilitasi dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.(5) Jika dianggap perlu tim fasilitasi kabupaten dapat memberikan bantuan tenagauntuk membantu tim pendamping kecamatan sesuai kebutuhan.
Pasal 20
(1) Tim pendamping terdiri dari aparat kecamatan mempunyai tugas pokok membina,mengawasi dan memfasilitasi ADD.(2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan,dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa(3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Camat.
Pasal 21
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksudpasal 20 dan tim pendamping sebagaimana dimaksud pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diluar dana Alokasi DanaDesa (ADD).
BAB IXPENGHARGAAN DAN SANKSIPasal 22
(1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi diberi penghargaan.(2) Bagi desa yang penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenaisanksi.
(3)
Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksidirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
 (4)
Bagi Desa yang terbukti menyalahgunakan penggunaan ADD akan dilakukantindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 24
Sebelum peraturan daerah dan peraturan bupati tentang penyerahan urusan dankewenangan kepada desa ditetapkan, maka penggunaan belanja langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) harus sesuai dengan RPJM Desa danRKP Desa.
BAB XIPENUTUPPasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 73 tahun2008 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten KutaiKartanegara.ditetapkan di : Tenggarongpada tanggal : « Desember 2011
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,RITA WIDIYASARI
diundangkan di Tenggarongpada tanggal «. Desember 2011
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,HARYANTO BACHRULPembina UtamaNIP. «««««««««..BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR «..TELAH DIKOREKSI OLEHNONAMA JABATAN PARAF
About these ads

One comment on “

  1. Dari desa loa raya kec tgr seberang, kegiatan swakelola padat karya yg berlangsung thn 2013 di dalamnya terlibat pengelolaan langsung dri BPD dgn Kepala Desa setempat, dr berkas SPK memang tdk terjadi penyimpangan, tp dr kegiatan sangat terlihat penyalahgunaan kekuasaan, dan pengeluaran dana kegiatan swakelola padat karya tidak sesuai pedoman aturan dan prosudur yg ada, dengan mengesampingkan teknis pekerjaan dan administrasi yg ada. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s